Bakamla RI Jelaskan RPP PKKPH Saat RDP DPR RI

Bakamla RI Jelaskan RPP PKKPH Saat RDP DPR RI

DPR RI meminta
penjelasan Bakamla RI terkait RPP Penyelenggaraan Keamanan Keselamatan dan
Penegakan Hukum (RPP PKKPH) di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi
Indonesia, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bakamla RI dengan Komisi I DPR RI,
Selasa (25/1/2022).

 RPP PKKPH yang disusun oleh Menkopolhukam
berdasarkan ijin prinsip yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada bulan
Januari tahun 2021 yang lalu telah selesai dan sedang menunggu tandatangan
Presiden. RPP ini sempat menjadi pertanyaan banyak pihak terkait dengan adanya
kekhawatiran hilangnya kewenangan yang dimiliki oleh sejumlah instansi
dilingkungan maritim.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : tni.mil.id